Beranda > Info SMPN 1 Singajaya Garut, Pendidikan, Umum > PERCEPATAN PEMBERANTASAN KORUPSI

PERCEPATAN PEMBERANTASAN KORUPSI

X-FILE~1PERCEPATAN PEMBERANTASAN KORUPSI

Korupsi merupakan akar utama penyebab hancurnya perekonomian bangsa, yang pada akhirnya rakyat kecil yang merasakan dampak penyerta negatif dari perbuatan terkutuk tersebut. Korupsi terjadi di berbagai bidang, begitupun korupsi yang terjadi di dunia pendidikan. Upaya percepatan pemberantasan korupsi dibahas oleh para ahli salah satunya seperti bahasan artikel di bawah ini. Selengkapnya baca di dini ….

PERCEPATAN PEMBERANTASAN KORUPSI

Drs. Tata Sasmita, M.Pd

WI LPMP Jawa Barat

Wawasan

korupsi

Definisi Korupsi

  • Korupsi berasal dari kata berbahasa latin corruptio, kata kerja corrumpere yang artinya busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balikan atau menyogok
  • Korupsi adalah perilaku pejabat publik, baik politikus atau pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri sendiri atau memperkaya mereka yang dekat dengan dirinya, dengan cara menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka

Kasus : Merugikan Keuangan Negara

NO

Kasus

Cara Menghindari/solusi

1

Pengadaan Barang dan Jasa 1.1. Sosialisasi Kepres 80 th 2000 tentang pengadaan barang dan Jasa
1.1. Mark Up Harga 1.2. Pelatihan dan sertifikasi bagi tenaga pengadaan barang dan Jasa
1.2. Barang Tidak Sesuai dengan Spek 1.3. Membuat Harga Kewajaran atau membuat HPS

2

Perjalanan Dinas 2.1. Pengawasan Internal
2.1. Jumlah Hari tidak sesuai dengan yang diSPJkan Melalui  teman sejawat
2.2. Perjalanan Fiktif Uji Petik
2.2. Pengawasn Eksternal (Inspektorat)

3

Pengelolaan Barang Milik Negara 3.1. Pengawasan Internal
3.1. Menyalahgunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi Penertiban administrasi barang milik negara
Pengecekan berkala
3.2. Pengawasan Eksternal

PENGGELAPAN DALAM JABATAN

v  Penerimaan Siswa Baru/pindahan secara tidak prosedural

v  Pengadaan barang secara curang

v  Penyalahgunaan Dana BOS

v  Menggelapkan uang/Surat Berharga atau membiarkan barang tersebut diambil

v  Memalsukan buku-buku atau daftar-daftar khusus untuk pemeriksaan administrasi

v  Pengeluaran Ijazah palsu

v  Perekrutan Pegawai tanpa prosedur yang berlaku

v  Promosi jabatan yang tidak melalui prosedur yang berlaku

v  Menghambat promosi jabatan

v  Menaikan kelas siswa yang tidak layak naik/pindah

v  Penyimpangan dalam penjurusan program studi di SMA

4

Double SPJ pada Satu Kegiatan 4.1. Juknis yang jelas
4.1. Kegiatan di SPJKan 4.2. Pengawasan Internal dan Pengawas Eksternal

5

Honorarium 5.1. Mengacu pada Peraturan2 yang telah ada
5.1. Pemotongan honorarium 5.2. Pengawasan Internal dan Eksternal

6

Kegiatan Kediklatan Pengawasan Internal dan Eksternal
6.1. Kegiatan Fiktif
6.1.1. Tidak melaksanakan kegiatan tapi diSPJKan
6.1.2. Jumlah kegiatan di Kurangi  misalnya 10 x kegiatan dilaksanakan 7 x

7

Mark up pada pengajuan Block Grand Pengawasan Internal dan Eksternal
7.1. Mark Jumlah Siswa pada Dana Boss

SUAP – MENYUAP

Suap, sogokan, pelicin, diangap korupsi kalau memenuhi pasal 5, pasal 6, pasal 11, pasal 12, pasal 13 dalam UU o. 31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001.

CONTOH PERILAKU
SUAP-MENYUAP

  • Penerimaan siswa baru : seorang anak tidak memenuhi syarat masuk kesekolah ternama, agar anaknya bisa diterima maka orang tua memberikan uang pelicin kepada kepala sekolah, dan kepala sekolah menerimanya.
  • Penerimaan guru/pegawai : seorang calon guru yang tidak memenuhi standar tuntuk dapat menjadi guru/pegawai memberikan uang pelicin kepada panitia atau pengambil keputusan agar dapat diterima, dan panitianya menerima uang tersebut
  • RAPBS yang menyalahi aturan ingin segera ditetapkan, maka yang mengajukan RAPBS memberikan uang dan diterima oleh petugas tersebut.
  • Sarana dan prasarana sekolah yang disediakan oleh suplier tidak sesuai dengan spesifikasi, sarana dan prasarana tersebut tetap diterima karena suplier tersebut telah memberikan uang kepada penerima sarana dan prasarana.

PEMERASAN

Pegawai negeri punya kekuasaan, dia memaksa orang lain untuk memberi atau melakukan sesuatu yang menguntungkan dirinya

Pasal 12 : Pegawai negeri atau penyelenggara negara. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain; Secara melawan hukum; Memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau mengerjkn sesuatu bagi dirinya; menyalahkan kekuasaan

Hukumannya :

Penjara maksimal 20 tahun atau denda maksimal Rp 1 Milyar

NO

IDENTIFIKASI KASUS

ASPEK

SOLUSI

PE-MERASAN

BERTENTANGAN “JUJUR”

PENCE-GAHAN

TINDAKAN KURATIF

1 Mewajibkan siswa mengikuti les untuk mapel UN (membayar) V Dianggarkan di RAPBS Melaporkan ke instansi terkait
2 Siswa les di sekolah diberi kemudahan, siswa tidak ikut les dibiarkan V Dianggarkan di RAPBS

Les gratis

Teguran dari pihak berkompeten
3 Mewajibkan siswa membeli buku LKS dan buku teks V V Dianggarkan dari BOS Teguran dan peringatan

NO

IDENTIFIKASI KASUS

ASPEK

SOLUSI

PE-MERASAN

BERTENTANGAN “JUJUR”

PENCE-GAHAN

TINDAKAN KURATIF

4 Siswa yang membeli buku ada penambahan nilai dan yang tidak membeli dibiarkan V Persamaan hak siswa tanpa terkecuali Teguran dan peringatan
5 Pelaksanaan pembelajaran remidial dengan memungut biaya V Dianggarkan melalui dana BOS Teguran dan peringatan
6 Memaksa orang tua siswa membayar uang pembangunan V Pengawasan yang ketat Laporkan ke pihak berkompeten dan beri sanksi

NO

IDENTIFIKASI KASUS

ASPEK

SOLUSI

PEME

RASAN

BERTENTANGAN “JUJUR”

PENCEGAHAN

TINDAKAN KURATIF

7 Pihak eksternal memaksa sekolah memberi kompensasi tertentu (LSM, Parpol, dll). V Tidak melayani Laporkan pihak terkait
8 Memaksa semua siswa mengikuti karyawisata (termasuk membiayai guru) V
9 Meminta biaya tertentu untuk siswa masuk/keluar (mutasi) dan menjual bangku kosong. V

NO

IDENTIFIKASI KASUS

ASPEK

SOLUSI

PE-MERASAN

BERTENTANGAN “JUJUR”

PENCE-GAHAN

TINDAKAN KURATIF

10

Menjual bangku kosong.

V

APA ITU KORUPSI ?

v  Perbuatan amoral

v  Perbuatan curang

v  Perbuatan jahat

v  Perbuatan tidak amanah

v  Perbuatan licik

TERJADINYA KORUPSI

  • Greeds(keserakahan),berkaitan dengan adanya perilaku searakah yang secara potensial ada di dalam diri setiap orang,
  • Opportunities(kesempatan), berkaiatan dengan keadaan organisasi atau instansi atau masyarakat yang sedemikian rupa,sehingga terbuka kesempatan bagi seseorang untuk mela kukan kecurangan,
  • Needs(kebutuhan), berkaitan dengan faktor-fak tor yang dibutuhkan oleh individu-individu untuk menunjang hidupnya yang wajar,
  • Exposures(pengungkapan),berkaiatan dengan konsekuensiyang akan dihadapi oleh pelakunya.

PELAKU TINDAK KORUPSI

  • Dalam Konvensi PBB Antikorupsi ada 3 ke lompok yang dapat terlibat :

1. Pejabat-pejabat pemerintah,

2. Pejabat-pejabat pemerintah asing,

3. Orang-orang yang memimpin atau bekerja dalam kapasitas apapun

di sektor swasta.

BENTUK KORUPSI

Perbuatan Non Suap

  1. Penyalahgunaan Jabatan,
  2. Penambahan kekayaan terlarang,
  3. Pelanggaran Non suap Melibatkan tawaran atau pene rimaan keuntungan,Perbuatan Suap

KONSEP PENANGGULANGAN KORUPSI

A.Konsep “Carrot and Stick”

B.Konsep “Gerakan Pembersihan”

C.Konsep “Gerakan Moral”

D.Konsep “Exemplars”

UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN

Pada dasarnya upaya pemberantasan korupsi di Indonesia sudah dimulai  sejak awal dengan dikeluarkannya peraturan perundangan tentang pemberantasan tindak pidana korupsi disertai munculnya gerakan-gerakan anti korupsi dengan berbagai bentuk kegiatannya diawali tahun 1957, Peraturan Penguasa Militer tentang Pemberantasan Korupsi ; tahun 1960 Undang-Undang Nomor 24/ Prp/1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi dan berdirinya lembaga Sosial masyarakat : Komite Anti Korupsi, Bandung Bergerak, Mahasiswa Menggugat, dan dibentuknya Tim Pemberantas Korupsi dengan Keppres No 228 tahun 1967. Tahun 1971 dibuat UU pengganti UU No 24/Prp/1960 yaitu UU No 3 Th 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; tahun 1977 dilakukan Opstib Berdasarkan Inpres No 9 ; tahun 1982 dihidupkan lagi Tim Pemberantasan KoRupsi dasar hukumnya UU No 24 th 1960 ; Th 1999 dibuat UU No 31 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan diubah menjadi UU No 20 tahun 2001 dan kemudian pada tahun 2002 No 30 dibentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

  1. Belum ada komentar.
  1. No trackbacks yet.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: